Sebagai mana disebutkan dalam lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, HIBAH adalah pengalihan kepemilikan BMN dari pemerintah pusat kepada Pemda atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

Hibah BMN dilakukan untuk:
1. Kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan;
2. penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pengguna Barang (Satker) dapat melakukan hibah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk:

1. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran;
2. tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
3. sebagian tanah yang berada pada Pengguna Barang;

Adapun persyaratan yang harus dilampirkan, antar lain sebagai berikut:

1. Surat permohonan hibah disertai penjelasan/pertimbangan hibah;
2. Dokumen Penganggaran, untuk : (a) DIPA dan/atau TOR yg dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; (b) Dana Dekonsentrasi dan Tukas Pembantuan (DK/TP);
3. Surat Keputusan pembentukan tim internal;
4. Laporan hasil pelaksanaan Tim berupa Berita acara penelitian/pemerikasaan BMN;
5. Daftar Rincian BMN yg dihibahkan (No, Kode Barang, NUP, Nama Barang, Merk/Type (spesifikasi/identitas), Tahun Perolehan, Nilai Perolehan (setelah revaluasi/koreksi IP), Dokemen Kepemilikan, dan rincian peruntukan.
6. Penerima Hibah disertai dengan surat pernyataan bersedia menerima hibah;
7. Surat Pernyataan dari Kementerian/Lembaga bahwa BMN tidak digunakan lagi untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi. (kecuali untuk BMN yang dari awal pengadaan untuk dihibahkan)
8. Hasil AUDIT aparat pengawas fungsional.

Ketentuan tentang hibah dapat dilihat disini
Usul hibah dapat disampaian ke KPKNL dan/atau Kanwil DJKN setempat sesuai dengan wilayah kerja dan batas kewenangan masing2.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Disimpan dalam Pengelolaan BMN
Pemanfaatan Barang Milik Negara (Sewa Menyewa)

Kamis, 17 Maret 2011 oleh bmnsemarang Tinggalkan sebuah Komentar

.:Ketentuan Umum:.

Dalam Permenkeu nomor 96/PMK.06/2007 disebutkan bahwa Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna (BSG)/bangun guna serah (BGS) dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BMN yang dapat disewakan adalah tanah dan/atau bangunan, baik yang ada pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang, dan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

Pelaksanaan pemanfaatan dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.

Pihak yang dapat menyewa BMN meliputi: BUMN, BUMD, Badan Hukum Lainnya, dan Perorangan.

Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang yang diajukan kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

.:Berkas Permohonan Penyewaan BMN:.

Dalam mengajukan permohonan Pengguna Barang melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

1. Surat Permohonan sewa menyewa dengan disertai alasan/pertimbangan penyewaan yang ditandatangani oleh pimpinan sesuai dengan pelimpahan kewenangan atas pengelolaan BMN pada kementerian negara/lembaga.
2. Bukti kepemilikan (seperti: Sertifikat, IMB, BPKB, STNK);
3. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (dari SIMAK-BMN)
4. Gambar lokasi/situasi;
5. Luas yang akan disewakan dan Nilai perolehan;
6. NJOP/Surat keterangan NJOP tanah dan/atau bangunan dari kantor pajak;
7. Data transaksi sebanding dan sejenis (transaksi sewa menyewa dalam satu wilayah);
8. Calon penyewa, besaran nilai sewa dan jangka waktu penyewaan; serta
9. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Penyewa (pihak ketiga) tentang besaran nilai sewa yang sanggup dibayarkan setiap tahunnya.

Permohonan tersebut dapat disampaikan ke Kanwil DJKN atau KPKNL sesuai dengan batas kewenangan dan wilayah kerja masing-masing.

*Catatan:
Rumah negara golongan I dan golongan II yang disewakan kepada pejabat negara/pegawai negeri, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rumah negara.

Disimpan dalam Pengelolaan BMN
Penetapan Status Penggunaan BMN

Jumat, 11 Maret 2011 oleh bmnsemarang 2 Komentar

BARU : contoh blanko permohonan penetapan status.
Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dilakukan berdasarkan Penetapan Status Penggunaan oleh Pengelola Barang (Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 Bab III Pasal 4 ayat [1])

.:TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BMN:.

Ketentuan Pokok:

1. BMN berupa tanah dan/atau bangunan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang
2. BMN selain tanah dan/atau bangunan yg ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang, yaitu:
* Barang yg mempunyai bukti kepemilikan (sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang).
* Barang dng nilai perolehan di atas Rp25juta per unit satuan.
3. BMN selain tanah dan/atau bangunan dng nilai perolehan sampai dengan Rp25juta ditetapkan oleh pengguna barang.

.:TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN STATUS BMN:.

Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN diajukan dengan syarat sbb:

1. Surat Usulan Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Kementerian/ Lembaga yang ditandatangani oleh Pejabat yang diberi kewenangan.
2. Melampirkan Asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya (untuk tanah dan/atau bangunan) paling lama 1 bulan sejak diterimanya dokumen dimaksud.
3. Melampirkan Fotocopy dokumen/bukti kepemilikan (seperti BPKB, STNK) atau berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnnya paling lama 1 bulan sejak diterimanya dokumen dimaksud.

Permohonan dapat disampaikan ke Kanwil DJKN atau KPKNL setempat sesuai dengan batas kewenangan dan wilayah kerja yang ditetapkan.

Disimpan dalam Pengelolaan BMN
Penghapusan Barang Milik Negara

Kamis, 10 Maret 2011 oleh bmnsemarang 5 Komentar

.:PENGHAPUSAN:.

Penghapusan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 adalah tindakan penghapusan barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengawasannya.

Lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan tersebut khusnya pada BAB V pasal 9 ayat 3 menjelaskan bahwa Penghapusan BMN dilakukan dalam hal :
a. penyerahan BMN yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada pengelola barang;
b. pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna barang lain;
c. pemindahtanganan BMN;
d. dimusnahkan; atau
e. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar (hilang, kecurian, susut, bencana alam, dsb)
Penghapusan barang dengan maksud dijual melalui lelang merupakan penghapusan karena pemindahtangan BMN kepihak ketiga.

Dalam mengajukan penghapusan BMN perlu diperhatikan syarat-syarat dokumen yang menyertai
berikut adalah KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN, antara lain:
.:SYARAT UMUM:.

1. Surat permohonan penghapusan/penjualan disertai penjelasan/pertimbangan penjulan dari Pejabat yang telah diberi wewenang untuk mengusulkan.
2. FC Surat Keputusan (dari Kementerian/Lembaga) tentang pendelegasian wewenang
3. Asli Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan/Penjualan BMN
4. Laporan hasil pelaksanaan Tim (Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian BMN) disertai dengan daftar rincian BMN yang akan dihapus terdiri dari: No Urut, Kode Barang, NUP, Nama Barang, Merk/Type (jika kendaraan dilengkapi dng no rangka, no mesin dan nopol; jika bangunan dilengkapi dengan th pembuatan, konstruksi, luas, status kepemilikan), Tahun Perolehan, Jumlah Unit, Harga Perolehan, Nilai Limit, Kondisi, Keterangan.
5. FC Daftar Barang/Laporan Semesteran (dari SIMAK BMN)
6. Laporan Kondisi Barang (dari SIMAK BMN)
7. Laporan Penghentian Penggunaan (dari SIMAK BMN)
8. FC KIB (dari SIMAK BMN)
9. Foto BMN
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (lihat)
11. Surat Pernyataan dari Kementerian/Lembaga bahwa BMN tidak dipergunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi (lihat)
12. Surat Pernyataan tidak akan meminta anggaran untuk barang pengganti atas barang yang dijual (lihat)

.:Untuk BANGUNAN yang akan dibongkar:.
ditambahkan dengan:

1. Angka 12 tidak diperlukan.
2. FC dokumen penganggaran bangunan pengganti dari bangunan yang diusulkan dijual (DIPA tahun berjalan)
3. Asli Surat Perhitungan dari KINTARU/Cipta Karya
4. NJOP/Surat Keterangan NJOP dari Kantor Pajak

.:Untuk KENDARAAN BERMOTOR:.
ditambahkan dengan:

1. Asli Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan
2. FC BPKB dan STNK

.:Untuk BMN HILANG:.
ditambahkan dengan:

1. Laporan Kehilangan dari Satker ke Kepolisian
2. Berita acara pemeriksaan TKP oleh Kepolisian
3. Bukti pembayaran TGR ke kas negara (jika dikenakan TGR)
4. Surat Pernyataan Tidak ada TGR dari Kementerian/Lembaga (jika tidak dikenakan TGR)

Permohonan dapat diajukan ke Kanwil DJKN atau KPKNL sesuai dengan batas kewenangan dan wilayah kerja masing-masing.

Iklan