TALIWANG—Penerapan peraturan bupati (Perbup) Nomor 9 tentang prioritas tenaga kerja lokal bagi perusahaan yang beroperasi di Sumbawa Barat masih jauh dari harapan. Hal itu terungkap melalui sejumlah temuan panitia khusus (pansus) tenaga kerja selama dua bulan terakhir. Sekretaris pansus tenaga kerja Abdul Hadi Al Habsy kemarin mengungkapkan banyak perusahaan yang beroperasi di KSB belum sepenuhnya melaksanakan termasuk PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) maupun perusahaan sub kontraktornya. ‘’Kalau mengacu pada perbup tadi tenaga kerja lokal yang diberdayakan di perusahaan tersebut masih jauh dari harapan,’’ katanya.

Masa tugas tiga pansus termasuk pansus tenaga kerja sudah berakhir. Kesimpulan akhir dari pekerjaan yang dilakukan selama dua bulan tinggal disampaikan pada rapat paripurna dewan pekan depan.

Data pansus tenaga kerja, pekerja lokal KSB yang terserap di perusahaan tambang tembaga dan emas asal negeri paman sam itu hanya 34 persen dari total seluruh tenaga kerja yang ada. Newmont berdalih pada jaman gubernur Harun Al Rasyid kesepakatan 60 persen tenaga kerja lokal yang dimaksud itu adalah NTB. ‘’Kalau lokal NTB diluar KSB itu sekitar 31 persen, kalaupun ditotal dari lokal KSB dan lokal NTB secara keseluruhan itu mencapai 65 persen. Naik lima persen dari perjanjian sebelumnya,’’ paparnya.

Sementara presentasi untuk pekerja nasional sendiri menempati angka cukup tinggi mencapai 35 persen. Sementara penerapan Perbup Nomor 9 oleh perusahaan sub kontraktornya benar-benar masih sangat jauh dari harapan. Khusus sub kontraktori, antara pemda KSB melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) terjadi selisih data yang cukup siginifikan. Terakhir pada Maret lalu, Disosnakertrans menyampaikan ke pansus bahwa jumlah sub kontraktor PTNNT hanya 107 sementara jumlah keseluruhan sub kontraktor yang ada mencapai 149. ‘’Jadi ada selisih data 42 perusahaan, dan saya yakin Disosnakertrans sendiri tidak punya data valid untuk jumlah sub kontraktor, apalagi mengenai presentasi tenaga kerja lokal,’’ sindirnya.

Diakui Hadi, tidak seluruh perusahaan sub kontraktor mampu diklarifikasi. Pansus yang hanya memanggil sebagian saja, namun dari pemanggilan itu bisa dijadikan sampel bahwa penyerapan tenaga kerja lokal KSB masih rendah. ‘’Memang tidak semua kita bisa klarifikasi, karena terbentur agenda dewan yang lain, tapi paling tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar sub kontraktor tidak melaksanakan Perbup Nomor 9,’’ sesalnya.

Itu baru pada satu persoalan saja, sementara mengenai jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pansus juga menemukan beberapa persoalan. Diantaranya banyak perusahaan tidak menjalankan kewajibannya memberikan jamsostek kepada tenaga kerja. Bahkan persoalan ini masih menjadi konflik tersendiri didalam perusahaan. ‘’Apa yang menjadi temuan kami ini akan menjadi catatan penting pada kesimpulan akhir pansus,’’ paparnya.

Khusus Disosnakertrans juga akan menjadi catatan penting pansus, dimana selama ini pansus melihat SKPD bersangkutan tidak memiliki data valid mengenai jumlah perusahaan tadi. ‘’Kita belum tahu, tapi yang jelas Disosnakertrans seperti tidak serius dan tidak punya data valid mengenai jumlah perusahaan,’’ tandasnya.

Tujuan pembentukan pansus sendiri lanjut wakil rakyat utusan PKS ini bukan semata-mata ingin mencari kesalahan Newmont maupun pemda KSB. Tugas pansus lebih pada membuka persoalan yang ada dan mencari titik temu sehingga kedepannya masalah tersebut bisa segera diatasi. ‘’Ini semata-mata untuk perbaikan. Jangan hanya melihat kesalahan orang lain, sementara kesalahan di internal sendiri tidak mampu diperbaiki,’’ tambahnya.(far)

 

Iklan